A. Pendekatan Pengembangan Wilayah
1. Pendekatan Spasial (Kewilayahan)
Pendekatan ini berfokus pada lokasi dan karakteristik geografis suatu wilayah. Pengembangan dianalisis dan direncanakan berdasarkan dimensi ruang, seperti potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, kondisi infrastruktur, dan interaksi antar wilayah.
Arah Pengembangan Spasial
Pemanfaatan Ruang Optimal: Mengatur tata ruang (RTRW) agar kegiatan ekonomi dan sosial sesuai dengan peruntukan lahan dan daya dukunng lingkungan.
Pusat Pertumbuhan: Mengidentifikasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan (seperti PKN, PKW, PKL) untuk menciptakan efek penyebaran pembangunan ke daerah sekitarnya (Trickle Down Effect).
Konektivitas: Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang menghubungkan berbagai titik dalam wilayah dan antar wilayah (jalan, pelabuhan, jaringan telekomunikasi) untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia.
Contoh: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di suatu lokasi strategis untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut.
2. Pendekatan Sektoral (Fungsional)
Pendekatan ini berfokus pada jenis kegiatan ekonomi atau fungsi pembangunan, tanpa terlalu terikat pada batas-batas administratif atau geografis. Pengembangan dilakukan melalui kebijakan dan investasi pada sektor-sektor tertentu.
Arah Pengembangan Sektoral
Pengembangan Sektor Unggulan: Memberikan prioritas dan insentif pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif atau berpotensi besar (misalnya, pertanian, industri manufaktur, pariwisata, atau teknologi digital).
Peningkatan Produktivitas: Melaksanakan program yang fokus pada peningkatan efisiensi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia dalam sektor tersebut.
Rantai Nilai (Value Chain): Memperkuat keterkaitan antar industri, dari hulu (bahan baku) hingga hilir (produk akhir dan pemasaran), baik secara vertikal maupun horizontal.
Contoh: Program insentif perpajakan untuk industri otomotif, atau program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keahlian di sektor pariwisata.
Hubungan dan Sinergi Kedua Pendekatan
Pengembangan wilayah yang efektif harus menggunakan sinergi dari kedua pendekatan ini:
Pendekatan Spasial menyediakan wadah (tempat) yang terstruktur dan terintegrasi.
Pendekatan Sektoral menyediakan isi (aktivitas) yang akan dilakukan dalam wadah tersebut.
Misalnya, pemerintah menggunakan pendekatan sektoral untuk mengembangkan sektor pariwisata (isi), tetapi ia harus menentukan lokasi (pendekatan spasial) yang paling strategis untuk membangun resort dan infrastruktur pendukungnya. Kegagalan dalam mengintegrasikan keduanya dapat menyebabkan pembangunan sektoral yang tidak sesuai dengan daya dukung ruang, atau pembangunan spasial yang hanya berupa infrastruktur kosong tanpa aktivitas.
B. Arah Pengembangan Wilayah
1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional
Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan pertumbuhan antarwilayah dan meningkatkan integrasi ekonomi nasional.
Penguatan Pusat Pertumbuhan: Mengembangkan pusat-pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai motor penggerak ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan pasar global.
Pemerataan Infrastruktur Dasar: Membangun konektivitas utama (transportasi, energi, dan digital) antarwilayah untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar arus barang/jasa (misalnya, program Tol Laut atau pembangunan infrastruktur di luar Jawa).
Pembangunan Wilayah Prioritas: Fokus pada percepatan pembangunan di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pengelolaan Lingkungan: Mendorong pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mitigasi bencana.
2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Regional (Pulau/Kepulauan)
Fokus pada optimalisasi potensi spesifik kawasan besar (pulau/gugus pulau) dan memperkuat keterkaitan antar provinsi di dalamnya.
Pengembangan Koridor Ekonomi: Mengarahkan pembangunan ke dalam koridor ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif wilayah tersebut (misalnya, pengembangan hilirisasi industri di Kalimantan, atau pariwisata bahari di Timur Indonesia).
Hierarki Perkotaan: Mengembangkan sistem perkotaan yang terstruktur, di mana kota-kota menengah/kecil berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk menyebarkan manfaat pembangunan dari kota besar.
Konektivitas Intra-Regional: Membangun infrastruktur yang mengintegrasikan provinsi dan kabupaten/kota di dalam satu pulau (misalnya, jalan lintas, bandara regional).
Penguatan Klaster Industri: Mendorong pembentukan klaster kegiatan ekonomi sejenis secara terpusat untuk mencapai efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi.
3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Lokal (Kabupaten/Kota)
Fokus pada implementasi detail, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi grassroots.
Tata Ruang Berkelanjutan: Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang rigid untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, mencegah alih fungsi lahan produktif, dan memitigasi risiko bencana.
Peningkatan Layanan Dasar: Menyediakan akses dan kualitas layanan publik (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi) secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui pelatihan, permodalan, dan fasilitasi pasar.
Pemberdayaan Perdesaan: Mengembangkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala kecil (agropolitan atau minapolitan) untuk menahan arus urbanisasi dan meningkatkan pendapatan petani/nelayan.