A. Elemen Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah merupakan proses pembangunan yang melibatkan beberapa elemen. Ada tiga elemen utama pengembangan wilayah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.
1) Sumber daya alam
Secara umum pengembangan wilayah merupakan upaya pendayagunaan sumber daya alam untuk memperoleh nilai tambah bagi suatu wilayah. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam merupakan modal penting yang menentukan arah pengembangan suatu wilayah.
2) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Manusia berperan sebagai stakeholder atau penggerak dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan suatu wilayah.
3) Teknologi
Teknologi dalam pengembangan wilayah berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pembangunan. Penggunaan teknologi yang tepat akan mendorong optimalisasi dan efisiensi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini juga dapat berdampak pada minimalisasi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan.
B. Permasalahan Pengembangan Wilayah
Dalam pembangunan nasional, pelaksanaan pengembangan wilayah ditekankan pada upaya-upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Masalah-masalah isu strategis dalam pengembangan wilayah Indonesia di antaranya sebagai berikut.
1) Persebaran sumber daya yang tidak merata
Ketidakmerataan persebaran sumber daya di Indonesia tercermin dari banyaknya produk unggulan dan lokasi strategis yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini dikarenakan lokasi potensial tersebut letaknya jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi sehingga informasi pasar dan teknologi pengembangan produk menjadi sulit untuk dijangkau (Dewi et al., 2011).
2) Pembangunan wilayah yang tidak seimbang
Pembangunan wilayah yang tidak seimbang tercermin dari pertumbuhan wilayah yang masif di kota-kota besar seperti di Jawa dan Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah-kecil, terutama di luar Pulau Jawa, masih berlangsung lambat. Ketidakseimbangan ini diperparah dengan adanya kesenjangan pembangunan yang mendorong urbanisasi tak terkendali.
3) Akses fasilitas antarwilayah yang kurang merata
Kondisi yang timpang dalam pembangunan wilayah nasional juga terjadi pada aspek pelayanan. Sejumlah infrastruktur dan lembaga pelayanan publik lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan (Sukwika, 2018).
4) Keterbatasan di wilayah-wilayah tertinggal
Wilayah-wilayah tertinggal merupakan subsistem yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan. Masyarakat di wilayah tertinggal umumnya cenderung kesulitan memperoleh akses informasi, pelayanan sosial, ekonomi, dan juga politik (Syahza & Suarman, 2018).
5) Kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam
Permasalahan pengembangan wilayah selanjutnya ialah krisis sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini timbul akibat adanya praktik pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability), daya dukung lingkungan, dan kerentanan bencana di suatu wilayah. Dampak praktik pembangunan seperti ini memang memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan potensi kerugian dan krisis lingkungan jangka panjang (Samli, 2012).
Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan hambatan bahkan gangguan bagi pelaksanaan pembangunan. Perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan tersebut. Ada beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari permasalahan tersebut.
Berikut merupakan beberapa solusi yang dapat diterapkan.
1) Melakukan percepatan pembangunan wilayah strategis
Upaya percepatan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara simultan akan mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Secara spesifik upaya ini menekankan pada pengembangan produk unggulan daerah sehingga mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antarsektor pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Sinkronisasi ini adalah langkah penting dalam mendukung peluang usaha dan investasi di tingkat daerah (Firdaus, 2013).
2) Memprioritaskan pengembangan wilayah terpencil dan tertinggal
Implementasi pengembangan wilayah selain berfokus pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, juga perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada wilayah terpencil dan tertinggal. Keberpihakan pemerintah pada wilayahwilayah ini perlu ditingkatkan agar pertumbuhannya dapat terstimulasi lebih cepat dan ketertinggalan pembangunan di wilayah tersebut menjadi semakin berkurang (Syahza & Suarman, 2018).
3) Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antarwilayah
Strategi ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan peluang investasi antarwilayah. Hal ini secara langsung dapat menimbulkan keterkaitan yang positif antara wilayah yang maju, berkembang, dan terbelakang (Sukwika, 2018).
4) Menekan kesenjangan antarwilayah
Tujuan utama dari pengurangan kesenjangan antarwilayah ialah untuk menyetarakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di lingkup lokal maupun nasional. Upaya pemerataan ini perlu memperhatikan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah (Sumirat, 2019).
5) Meningkatkan peluang interaksi ekonomi desa dan kota
Keterkaitan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi antarwilayah. Hubungan ini secara simultan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi nonagraris di wilayah perdesaan.
6) Mengembangkan sektor agroindustri padat pekerja untuk kawasan perdesaan
Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi sektor pertanian dan kelautan. Hal ini dapat pula didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat, peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga kesempatan kerja, dan teknologi. Selanjutnya pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja. Terakhir ialah intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak pada produk pertanian (Hariayanto, 2017).
7) Mengoptimalkan kebijakan tata ruang wilayah
Pengembangan wilayah perlu memperhatikan aspek penataan ruang yang tepat sehingga terjadi kesinambungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Kebijakan penataan ruang harus memuat arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, serta efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan (Samli, 2012).